globalnewsnusantara.co.id – buol kiatnya pemerintah mengatur kondisi keuangan daerah menuai hasil.
Komisi pemberantasan korupsi (KPK) pasalnya.Dalam setiap tahun,lembaga ini melakukan penilaian atas upaya pemerintah di setiap daerah dalam memberantas korupsi,penilaian ini di nilai dari beberapa aspek. dan tidak semata di nilai dari pengelolaan keuangan saja, namun yang lebih komplek mencakup semua instrumen pemerintah dalam waktu satu tahun.
Kabupaten buol yang kita ketahui bersama di tahun 2020 meskipun di belit dengan persoalan pandemi covid-19 yang berkepanjangan,alhamdulillah kabupaten buol dari peringkat 2 yang di nilai oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) di sulawesi tengah jadi peringkat pertama berdasarkan surat resmi komisi pemberantasan korupsi (KPK) nomor B/235/KSP.00/70-75/01/2021 sehingga dalam hal ini KPK sangat apresiasi dan berterimakasih kepada Bupati buol dr H.amirudin rauf sp.OG dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan kabupaten buol.(15/1).
Bupati Buol dalam kesempatannya menyampaikan prestasi ini harus kita syukuri, walaupun tak mesti kita berpuas diri karena kata Bupati buol di tahun 2021 ini, kita harus lebih tingkatkan semua apek yang menjadi penilaian KPK untuk memperbaiki trand grafik kita secara nasional. Lanjut Bupati kita juga harus bersyukur atas naiknya peringkat kabupaten buol,dari urut ke dua sesulawesi tengah tahun 2019 menjadi peringkat pertama tahun 2020 sekalipun kita berjibaku dengan penanganan covid-19 berapa bulan.
“Prestasi ini tak mesti menjadi alasan berpuas diri,justru kita tingkatkan kualitas kinerja kita.jika mungkin kita bisa masuk sepuluh besar peringkat nasional setelah kita meraih peringkat pertama ini di sulteng,kita akan maksimalkan dan perbaiki grafik kita secara nasional dalam keterangan pers nya.
Untuk di ketahui kabupaten buol di tahun 2019 ada di bawah urutan pertama kabupaten banggai hal ini di sebapkan beberapa aspek penilaian belum maksimal di lakukan. Namun,dengan memperbaiki di semua aspek penerintahan, sehingga buol masuk dalam urut ke 36 secara nasional. Kabupaten buol mendapat nilai 84,71 naik di bandingkan tahun 2019 di angka 81,dan di tahun 2018 di angka 55 progres ini menjadi bukti komitmen PEMDA untuk melakukan perbaikan di sistim tata kelola menuju pemerintahan yang akuntable transfaran serta kredible KPK dalam hal ini menggunakan metode penilaian MCP yakni satu indikator yang mencakup beberapa bidang terkait area interfensi di perlukan beberapa peningkatan yaitu perencanaan dan penganggaran APBD (area SSH dan ADB) pengadaan barang dan jasa (area perangkat pendukung) pelayanan terpadu satu pintu (area regulasi) penguatan APIP (area kecukupan dan kompetensi APIP) Menejemen ASN (panilaian kinerja dan pola rekrutmen promosi,rotasi mutasi,pemberhentian pejabat ASN) Optimalisasi pajak,daerah(area peningkatan pajak)manajemen aset daerah(area sertifikasi aset)tata kelola dana desa (area implementasi siswa skeudes) KPK juga mengharapkan agar pemerintah daerah kabupaten buol terus menjaga bahkan meningkatkan skor prestasi ini “memasuki tahun 2021, kami mengharapkan agar komitmen dan kerjasama bupati dan pimpinan DPRD kabupaten buol pada rencana Aksi Program pemberantasan korupsi Terintegrasi semakin baik dalam mewujudkan pemerintah daerah kabupaten buol yang berintegritas dan bebas dari korupsi”dalam penutup surat tersebut di atas.
MCP KPK ini lebih kompleks di banding indikator penilaian BPK. KPK dalam mengukur dan menilai dari sisi informasi kewajaran laporan keuangan dalam hal ini APBD Artinya predikat wajar tanpa pengecualian (WDP) atau wajar tanpa pengecualian (WTP) di tentukan hanya dari satu bidang yakni laporan keuangan dengan menggunakan empat kriteria sedangkan MCP KPK lebih kompleks dengan menggunakan delapan indikator penilaian. Termasuk di dalamnya salah satu adalah laporan pengelolaan keuangan yang merupakan satu satunya indikator badan pemeriksa kauangan (BPK) Artinya prestasi kabupateb buol ini sangat membanggakan dari kacamata kinerja pemerintahan secara lebih kompleks tidak hanya pengelolaan keuangan semata ungkapnya (SALAM HI NOOR)
