Globalnewsnusantara.co.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Menghadirkan kabag Ekbang, pemilik SPBU dan sejumlah dinas, terkait Polemik masalah kelangkaan BBM pasca putusnya 3 (tiga) jembatan penghubung antara kabupaten Tolitoli-Buol.
Rapat di pimpin Ketua DPRD Kabupaten Buol Srikandi Batalipu,S.Sos,M.Ap, bertempat di ruang komisi sekretariat DPRD Kabupaten Buol,di dampingi Wakil ketua DPRD Ahmad Takuloe,S.H,dan Kapolres Buol AKBP. Dieno Hendro Widodo,S.I.K, Selasa (5/4/2022).
RDP kali ini, membahas tentang permasalahan kelangkaan BBM akibat kurangnya pasokan premium dan sejenisnya, di hadiri 14 (empat belas) anggota DPRD kabupaten Buol dengan menghadirkan tiga orang perwakilan dari 2 SPBU di kabupaten Buol.
Srikandi Batalipu,S.Sos,M.Ap, serta 14 anggota DPRD lainnya yang hadir prihatin dengan kondisi kabupaten Buol pasca putusnya 3 jembatan penghubung antara kabupaten Tolitoli-Buol hingga berimbas pada krisis BBM yang memicu naiknya sejumlah kebutuhan pokok.
Selain itu Srikandi meminta Kapolres Buol AKBP. Dieno Hendro Widodo,S.I.K, memantau perkembangan pendistribusian BBM yang telah di upayakan masuk lewat jalur Gorontalo agar tetap kontinyu meski belum memenuhi kapasitas kebutuhan masyarakat Kabupaten Buol secara keseluruhan.
BBM jenis Premium, Pertamax, Pertalite, hingga solar saat ini banyak di permainan para calo dengan harga di atas rata-rata dan di manfaatkan oknum-oknum pengecer dengan harga jual melambung lebih dari 100 persen.
Saat RDP, Pimpinan SPBU mengatakan “Kami dilema dengan Kondisi ini. Di mana Nelayan harus antrian dengan sejumlah galon dan menghadapi masyarakat yang beringas sementara mereka tetap memaksa untuk dapat di layani meski pendistribusian harus di batasi” Papar Cipto dari Pihak SPBU Kampung Bugis.
Sementara untuk mengantisipasi kondisi krisis BBM lebih buruk lagi, Kapolres Buol AKBP. Dieno Hendro Widodo,S.I.K,baru saja mengupayakan menyalurkan BBM yang di beli untuk kebutuhan operasional Polisi di berikan kepada Nelayan dan masyarakat yang membutuhkan.
Seluruh perwakilan Fraksi DPRD kabupaten Buol angkat bicara menseriusi penanganan polemik kelangkaan BBM, pendistribusian BBM, hingga permainan para calo dengan memperjualbelikan BBM di atas harga.
Ketua DPRD Kabupaten Buol Srikandi Batalipu,S.Sos,M.Ap, menutup rapat dengar pendapat terkait BBM dengan meminta kepada pemerintah daerah kabupaten Buol, Bupati dan Wakil Bupati Buol agar dapat duduk bersama menyelesaikan polemik BBM ini dengan di berikan waktu 2X 24Jam.
“Kami butuh ketegasan pemerintah daerah dalam penanganan polemik BBM ini.Jangan hanya berada di luar daerah saat masyarakat tengah krisis dengan kondisi seperti ini. Kami menunggu Bupati dan wakil Bupati dalam waktu 2 kali 24 jam” papar Srikandi. (Heny)
