Globalnewsnusantara.co.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Buol dalam laporan Keterangan pertanggungjawaban APBD tahun 2022 dan 1 (Satu) rancangan Peraturan Daerah Prakarsa pemerintah daerah,bertempat di ruang rapat utama sekretariat DPRD Kabupaten Buol, Selasa, (27/6/2023).
Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi-fraksi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Buol dan 1 (satu) buah RANPERDA Prakarsa pemerintah daerah kali ini di pimpin Ketua DPRD Kabupaten Buol Srikandi Batalipu, S.Sos, M.Ap, di dampingi Bupati Buol Drs.Muchlis Yodjodolo, MM, Wakil Ketua II Ahmad Takuloe, SH.
Rapat Paripurna di hadiri oleh sejumlah pimpinan OPD,serta 15 anggota DPRD dari 7 fraksi Partai.
Adapun pandangan umum fraksi Partai Golkar berdasarkan penyampaian pengantar nota keuangan APBD T.A 2022 antara lain :
(a) Minimnya realisasi dana Biaya Tak Terduga (BTT) hanya sebesar 65,06% ditengah begitu banyaknya infrastruktur yang perlu mendapatkan penanganan dan respon cepat diantaranya jembatan Desa Mopu yang merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan dengan beberapa desa transmigrasi mulai dari Desa Mulat sampai dengan Desa Bukal, serta jembatan gantung Desa Potugu yang merupakan akses penghubung menuju areal pertanian dan perkebunan masyarakat di beberapa desa untuk menunjang ekonomi dan pendapatan masyarakat sekitar.
(b) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan salah satu penyumbang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLIPA) terbesar dari tahun ketahun sehingga hal ini diharapkan agar dibuatkan Perda/Perbup yang mengatur penggunaan Dana BLUD tidak hanya menjadi hak Rumah Sakit dalam pengelolaanya, namun juga kegiatan lainnya guna memaksimalkan sumber-sumber anggaran pendapatan untuk pembangunan di bidang lainnya selain di bagian internal Rumah Sakit Umum Daerah.(Heny)
