Sulteng – GlobalNewsNusantara.Co.ID Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura mengatakan bahwa menurunkan angka stunting hingga 14 persen pasti berat, harus ada program out of the box, berpikir diluar kebiasaan, dan harus ada terobosan.
“Itu (kemiskinan dan stunting) fokus kita.Ini berat tapi tapi harus berani. Ini tugas suci, mengejar pahala.Ini tugas kita.tidak ada yang tidak mungkin.Kita gas pool.kita gas sdikit.tekan sdikit,” ujarnya yang disambut tawa hadirin peserta rapat percepatan penurunan stunting
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas P2KB, Kepala Perwakilan BKKBN, Kepala Bappeda, kepala Dinas Kesehatan, kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan.
Berdasarkan data Status Survei Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Sulteng berada diperingkat ke 8 secara nasional angka stunting tinggi dengan prevelensi sebesar 29.7%. Begitu pun dengan angka wasting sebesar 9.4% yang menggiring Sulteng masuk dalam kategori gizi akut kronis.
Menyikapi isu penting ini, Gubernur mengarahkan seluruh lintas sektor berkolaborasi dan berinovasi agar tercipta akselerasi penurunan stunting yang luar biasa sehingga mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sulteng tahun 2021-2026 yakni 13% di tahun 2024 dan 8 % di tahun 2026. Dirinya optimis Stunting di Sulawesi Tengah akan teratasi dengan saling keroyokan program
“Saya optimis ini akan turun kedepan, kalau kita menurunkan angka kemiskinan begitu juga stunting karena ini beririsan. Saya yakin dan percaya. Saya minta kepala BKKBN bantu saya untuk bisa mensosialisasikan program ini” ujar Gubernur yang didampingi Ketua TP-PKK Sulteng Dr.Hj. Vera Rompas Mastura, S.Sos., M.S saat menerima audiensi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Prov.Sulteng, Selasa (18/1/2022) diruang kerjanya
Pemprov Sulteng juga bakal menggunakan dana CSR untuk membantu penanganan stunting. Ketua TP PKK Prov.Sulteng DR. Hj. Vera Rompas Mastura, M. Si mengatakan peran PKK sangat aktif dalam penanganan stunting di Sulawesi Tengah. Ia pun menitipkan pesan dari Dirjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri agar para perangkat daerah melibatkan PKK disetiap kegiatan. Dirinya juga meminta seluruh pokja PKK dimasukkan kedalam TPPS BKKBN Pemprov Sulteng.(humas/Salam H Noor)
