Globalnewsnusantara.co.id
Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol menggelar Rapat kerja Triwulan II di pimpin Ketua Komisi 1 Irwan M.Saleh,S.Pd,bertempat di ruang Bapemperda Lantai I Kantor sekretariat DPRD Kabupaten Buol,Selasa,13/6/2023.
Hadir dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kabupaten Buol adalah Karmin O.Y, Kaimo,S.Pd, Wakil Ketua II DPRD Buol Ahmad Takuloe,S.H,Gusmaini Arsyad,S.Sos,Kadis Dikjar Abdullah Lamase,S.Ag,M.Pd,serta bidang-bidang di Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol.
Dalam rapat kerja ini,Ketua Komisi 1 Irwan M.Saleh dan Karmin O.Y, Kaimo dengan tegas mengusut informasi adanya oknum yang menjual puluhan paket (Proyek) kepada pihak lain sehingga menyebabkan pekerjaan fisik amburadul. “Ada pekerjaan yang di monopoli oleh oknum tertentu dan pada tahun-tahun kemarin amburadul hingga lewati batas waktu dan oknum itu masih juga mendapatkan kesempatan untuk kembali melakukan hal yang sama di tahun ini. Saya tidak menginginkan hal itu.ini memalukan kami sebagai wakil rakyat yang duduk di sini” Papar irwan Saleh.
hal yang sama juga di ungkapkan Karmin O.Y Kaimo, “Siapa oknum yang bermain itu tolong sampaikan kepada kami pak Kadis,jangan sampai monopoli penunjukan langsung (PL) ini terjadi tahun ini. Ada puluhan paket pekerjaan PL yang di mainkan oleh oknum tertentu dan itu membuat kami malu” Papar Karmin.
Sementara Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol dalam keterangannya mengatakan “Secara total anggaran Dinas pendidikan DAK dan Irmak Rp.268.686.907.924,_ realisasi secara keseluruhan 77.673.240.678 atau 28,91 persen. Khusus irmak totalnya di kami ada Rp.56.602.561.69, pada tahap pertama di persyaratankan oleh pusat itu 30 persen dan sudah di APBD kita Rp.16.980.768.320,7 dan di persyaratankan 50 persen harus realisasi” Papar Kadis Dikjar.
Lebih lanjut Kadis Dikjar mengatakan bahwa benar temuan tahun lalu ada dan sebagian besar sudah di kembalikan dan di serahkan statusnya ke BPK.
terkait lembaga asosiasi secara resmi dan kelembagaan telah menghadap Kadis Dikbud dan awalnya pihak asosiasi mengantongi lebih dari 30 paket namun secara langsung Kadis Dikjar menyampaikan tidak bisa mengakomodir dan hanya mampu menawarkan 15 paket saja.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Buol Ahmad Takuloe dalam rapat tersebut mengatakan “Dinas pendidikan memang cukup seksi dengan issue seperti ini sebab dari anggaran kurang lebih 800 miliar ada 23 persen yang peruntukannya ke dinas pendidikan.
Namun baik Pihak anggota DPRD yang duduk dalam ruang rapat dan dinas pendidikan meyakini bahwa pekerjaan yang di monopoli oleh salah satu oknum hasilnya pasti tidak mengutamakan kualitas. Selain dari yang bersangkutan bukan kontraktor murni tetapi juga ini merupakan hal yang tidak pantas di lakukan. Dan ini cukup mencoreng nama DPRD yang fungsi kontrolnya melekat di lembaga ini.(Heny)
