=====================================
Buol Globalnewsnusantara.co.id Jumat, 21 Mei 2021
Sekretaris Daerah Kab. Drs. H. Mohammad Suprizal Jusuf, MM. Diwakili oleh Asisten Pemerintahan Suondo Sanua, S.Sos bertempat di aula Badan Pendapatan Daerah Kab. Buol
Turut hadir dalam kegiatan, Kabag Pemerintahan dan Tim Tapal Batas Daerah Kab. Buol.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka analisa dan evaluasi perkembangan penegasan perbatasan tahap II. Yang kemudian pertemuan di pimpin langsung Plh. Direktur Jendral Biro Adminisrasi Kewilayahan Dr. H. Suhajar Dewantara, M.Si
Selanjutnya Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan dalam laporannya menyampaikan Salam hormat dan terima kasih Bapak Menteri Dalam Negeri selaku penanggung jawab penegasan batas Daerah di seluruh Indoneia. Atas kerja keras rekan-rekan semua sehingga capaian penyelesaian batas daerah ini menurut Pak Menteri dalam Negeri sangat memuaskan. Setelah kita rapat Evaluasi sebelum lebaran dulu, pada hari Jumat, saya dan Pak Direktur melapor kepada Pak Menteri Dalam Negeri dan beliau sangat gembira pada saat itu mendengar kabar seluruh segmen yang sedang kita proses sudah 158 segmen dari 311, Hampir separuh. Nah, maka dari itu Menteri dalam Negeri berterima kasih kepada kita semua. Beliau minta sampaikan salam khusus pada raptor yang kedua ini, beliau memberikan apresiasi dan berterima kasih.
” Memang kami sengaja membentuk 12 tim untuk mempercepat penyelesaian penegasan batas daerah ini berbasis provinsi. Sambil memaksimalkan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, tugas kita ini berdasarkan PP 43 itu memang waktunya sangat terbatas. Dalam peraturan pemerintah itu kita diberikan waktu sampai 2 juni diharapkan semuanya beres. Bapak Presiden sangat antusias untuk penyelesaian batas daerah ini karna terkait langsung dengan kepastian tata ruang. Daerah-daerah yang batas daerahnya belum selesai berarti tata ruangnya itu masih ada kendala. Ini yang Bapak Presiden sampaikan akan menghambat investasi “. Tuturnya
Hari ini, jumlah penduduk miskin kita bertambah, karna seluruh dunia sudah diserang oleh covid. Provinsi kepulauan riau ini saja, tempat saya memimpin rapat hari ini selama setahun covid menyerang diseluruh indonesia. Penduduk miskin diKepulauan riau ini bertambah lebih dari 10.000 orang setahun. Kita bisa menghitung berapa tambahan orang miskin di provinsi masing-masing. Oleh karena itu, dua jalur utama yang dipegang oleh Bapak Presiden yang pertama adalah memastikan bahwa negara dan daerah ini mengelola anggaran pemerintahannya dengan benar, agar uangnya mereka dengan rakyat anggaran yang beredar disetiap provinsi dan kabupaten kota untuk menggerakkan roda perekonomian.
Berapa persen anggaran negara APBN/APBD ini menggerakan roda perekonomian? Kawan-kawan sektor swasta mengatakan kalau pemerintah tidur, kami bisa menumbuhkan perekonomian 3 sampai dengan 4%. Kalau seluruh swasta tidur, pemerintah bekerja roda pemerintahan kita hanya bertumbuh 1 sampai dengan 2%. Oleh karena itu peran pihak swasta itu sesungguhnya 2/3 mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. 2/3 kemampuannya menyerap tenaga kerja republik ini. Karna itu, investasi adalah merupakan variabel yang penting untuk menciptakan lapangan kerja untuk mendorong perekonomian.
Karena itu Bapak Presiden sedang menata kembali organisasi, dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu. Lalu saya yang memfasilitasi atas perintah Bapak Menteri dalam negeri, kita dari beberapa hari yang lalu melakukan dialog dengan seluruh walikota, hari selasa dengan seluruh gubernur, kemarin hari kamis kita dialog dikantor bupati dipimpin oleh ketua fraksi dan bupati. Kita ingin menjadikan organisasi BPM PDSP itu sebagai jantung pelayanan publik didaerah pintu gerbang masuknya investasi dan satu diantara variabel penting bagi reformasi birokrasi khususnya penyebaran birkorasi.
” Dari pintung gerbang inilah makanya nanti apabila perizinan-perizinan dipermudah lalu tak terhubung dengan tata ruang yang tepat ini juga akan jadi masalah dilapangan. Karna itu OPD tidak mau tata ruang daerah terhambat karna batas daerahnya belum selesai. Inilah makanya batas daerah ini diperlukan percepatan “. Jelasnya
Selanjutnya masing – Masing daerah dievaluasi masing masing dapat memberikan laporan. Khusus untuk Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Gorontalo Utara Propinsi Gorontalo akan dilaksanakan pertemuan / Pembahasan sendiri di Kemendagri dengan menghadirkan Gubernur Sulteng, Gubernur Sulut, dan Gubernur Gorontalo
Sumber Berita PROKOPIM (tim global)
