Globalnewsnusantara.co.id Bolmut Sulut, pelaksanaan Reses lanjutan DPRD Bolmut banjir pertanyaan sejumlah petani nelayan tenaga kesehatan, kepala sekolah warga masyarakat yang beberapa tahun lalu telah mengusulkan rencana pembangunan namun tidak kunjung di realisasikan. Jum’at (22 – 01 – 2021).
Ketua rombongan Reses dapil 1 Saiful Ambarak, S.Pd.i dan segenap anggota DPRD yang hadir fokus mendengarkan keluhan masyarakat seperti kelangkaan pupuk dan bibit yang selama ini dialami masyarakat petani, Tani nelayan mengecewakan penyaluran bantuan alat tangkap ikan nelayan yang tidak transparan. Pembangunan drainase dalam kota yang tidak mempunyai pembuangan yang benar sehingga perlu di rehab elevansinya juga usulan rehab Puskesmas, pembangunan rehabilitasi gedung sekolah, kekurangan tenaga guru di beberapa sekolah serta pasilitas lainnya. Sementara itu segenap undangan warga masyarakat mempertanyakan manfaat dari pada rumah dinas Bupati dan wakil Bupati yang berada di bukit Gulantu, disamping sering dijadikan lokasi maksiat bisa saja bukit Gulantu ini akan menjadi ancaman bencana longsor yang dapat mengancam keselamatan warga masyarakat Bigo Selatan akibat terjangan longsor hal lain yang dipertanyakan warga Ibukota adalah status TPA Inomunga yang hingga saat ini tidak jelas manfaatnya tetapi perna diseriusi sehingga forum Reses memintakan DPRD segera melakukan langkah-langkah konstruktif juga memintakan kepada pihak aparat Penegak Hukum Kepolisian, Kejaksaan dan KPK agar turun gunung melakukan penyelidikan jika ada dugaan pelanggan Hukum terang Dedi, mewakili masyarakat yang hadir di acara Reses sementara mewakili Serikat Pekerja Indonesia Kabupaten Bolmut. Burhanudin Bausat mengusulkan agar DPRD menampung aspirasi tenaga kerja Buruh untuk alokasi anggaran sertifikasi pelatihan Bimtek bagi segenap tenaga kerja Buruh se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hal ini sangat penting kerena Tahun 2021 ini sarat utama tenaga kerja Buruh wajib memiliki sertifikat keahlian untuk bekerja di setiap Perusahaan baik milik Pemerintah maupun Swasta dan sangsinya sangat berat bagi Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja yang tidak bersertifikat sesuai keahlian sangsinya akan di berikan denda (TGR) maupun pencabutan izin usaha pada perusahaan yang di maksud ucap Bausat. Syaiful Ambarak menambahkan semua keluhan usulan ini dan silahkan di tuangkanakan dalam bentuk draf tisan dan diserahkan kepihak kami DPRD untuk kami tindak lanjut pada pembahasan dengan instansi tehnik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, terang Ambarak. Turut hadir di acara Reses DPRD Camat Kaidipang, Kapolsek Urban Kaidipang dan Kepala – kepala desa serta BPD sekecamatan Kaidipang. (Osh)
