===============================
Buol Globalnewsnusantara.co.id Senin, 18 Oktober 2021
Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Drs. H Mohammad Suprizal Jusuf, MM melaksanakan kegiatan Peresmian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya ( BSRS ) DAK Tahun 2021. Bertempat di Balai Desa Jatimulya Kec. Tiloan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Kepala Balai Penyedia Perumahan Propinsi Sulteng beserta jajaran, Ka. Disperkim, Camat Tiloan, Camat Momunu Kades Jatimulya, Kades Lamadong 1, Ketua BPD, Ketua Karang taruna dan seluruh masyarakat desa Jatimulya.
Sekretaris Daerah dalam arahannya menyebutkan bahwa Memasuki era Milenium Urban maka kepadatan penduduk semakin padat bukan hanya di perkotaan tetapi sudah mulai bergeser ke pedesaan, populasi di pedesaan semakin tumbuh dan berkembang, dibarengi dengan semakin meningkatnya kebutuhan rumah maka pembangunan rumah dan kawasan permukiman, khususnya menghadapi tantangan yang semakin besar.
Apa yang ada besar dibutuhkan untuk mampu mengakomodasi akan kebutuhan masyarakat, dapat mengendalikan tumbuhnya Perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Selain itu keterlambatan dalam penanganan terhadap aku muhan yang terjadi akan mempengaruhi kondisi kekumuhan akhirnya, akan mengakibatkan dasi lingkungan Perumahan dan permukiman.
Lebih lanjut sekretaris daerah menyampaikan bahwa UU No 1 tahun 2011, tentang perumahan dan kawasan permukiman ( UU PKP) maka program penanganan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi satu amanah yang wajib dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam UU TKP diatur bahwa salah satu tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah yaitu memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Terkait dengan permasalahan kumuh UU PKP kan dua bentuk upaya yang wajib dilakukan, yaitu Pencegahan untuk perumahan dan permukiman yang tidak kumuh serta peningkatan kualitas untuk perumahan dan permukiman yang sudah kumuh udahan terhadap tumbuh dan kembangnya Perumahan dan permukiman kumuh dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian, serta pemberdayaan masyarakat sedangkan peningkatan kualitas terhadap Perumahan dan permukiman kumuh dilakukan melalui pola-pola penanganan pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali sesuai dengan penetapan lokasi.
” Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disadari dan tingginya identitas program penanganan Perumahan dan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan di berbagai daerah termasuk Kabupaten Buol mendukung pelaksanaan program penanganan Perumahan dan permukiman kumuh di daerah. Maka harus diperkuat dengan landasan hukum dan bentuk peraturan daerah ” ungkapnya
Secara yuridis Pemerintah Daerah Kabupaten Buol telah melahirkan tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan permukiman kumuh tahun 2021, Perda ini sejalan dengan UU PKP pada pasal 98 ayat 3 disebutkan bahwa ” ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, hal ini tidak terlepas dari pasal 97ayat 1 yang menyebutkan bahwa peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh”
Dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pada hari ini kita menyaksikan bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat dengan program BSRS sehingga masyarakat memperoleh bantuan dalam upaya kesenjangan dalam masyarakat kita.
Diakhir sambutanya beliau menyempaikan bahwa Ditengah tengah pandemi covid 19 dengan berbagai pengurangan anggaran baik APBN maupun APBD karena pusat perhatian pemerintah dan pemerintah daerah Bagaimana memutus mata rantai virus covid 19. Pada tahun 2021 daerah kita mendapatkan bantuan 120 unit rumah melalui DAK bidang Perumahan dan permukiman yang tersebar di 4 Kecamatan dan 6 Desa dengan total anggaran 2.516.614.000 ( Dua miliar lima ratus enam belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dan ” apresiasi kami kepada pengelola DAK Perumahan dan permukiman yang telah memberikan nuansa baru pada BSRS tahun ini “. Tutupnya
Sumber berita PROKOPIM (tim global)
